Teknologi –– Proses verifikasi dapur program Makanan Gratis Berkualitas (MBG) mengalami hambatan. Dapur MBG yang diajukan untuk wilayah Sulawesi ditolak oleh sistem digital Badan Gizi Nasional (BGN). 

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Mandiri (DPP Gapimdo) HM.S. Tribuana menyebutkan bahwa kendala verifikasi terjadi di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, Sulbar, dan sekitarnya. 

Tribuana menyatakan bahwa dapur-dapur yang ditolak telah memenuhi seluruh ketentuan. Mulai dari bangunan dapur, peralatan masak, hingga kendaraan box untuk distribusi. Ketika diajukan ke sistem BGN, permohonan persiapan ditolak karena wilayah sudah penuh. Padahal lokasi dapur masih kosong. 

“Fakta di lapangan sangat bertentangan. Di berbagai kecamatan di wilayah Sulawesi, khususnya Makassar dan sekitarnya, hanya ada satu atau dua dapur yang beroperasi. Namun sistem tetap menolak dengan alasan wilayah telah terpenuhi. Ini tidak logis,” tegas Tribuana kepada wartawan pada Jumat (12/7). 

Ketua DPD Gapimdo Sulsel Annis Mustafa menambahkan, terdapat indikasi bahwa Wilayah 9 sengaja ditutup secara sistematis. Hal ini mengarah pada dugaan keterlibatan pihak tertentu yang diduga ingin mengontrol siapa saja yang bisa lolos menjadi mitra MBG di Wilayah tersebut. 

“Ada permainan. Wilayah ditutup agar hanya pihak tertentu yang dapat memasuki area tersebut. Sementara mitra resmi yang siap untuk memproduksi justru ditolak tanpa dasar yang nyata,” kata Annis. 

Terpisah, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan sistem digital BGN dapat secara otomatis memblokir area. BGN telah menerima laporan dari masyarakat dan Gapimdo. Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan konsolidasi internal. 

“Kami telah menerima laporan dan sedang melakukan pengumpulan serta pemeriksaan,” ujar Dadan secara singkat. 

Gapimdo Meminta Peninjauan Sistem dan Pelaporan ke Presiden

Sebagai tanda ke seriusan, DPP GAPIMDO menyusun laporan resmi yang akan disampaikan kepada BGN dan dikirim langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. GAPIMDO meminta agar proses verifikasi dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta di lapangan, bukan hanya angka statis yang bisa dimanipulasi. 

“Ini bukan hanya masalah sistem kesalahan, ini ancaman sabotase terhadap program prioritas Presiden. Jika dapur yang lengkap ditolak, dan wilayah kosong diklaim penuh, ini bentuk ketidakadilan sosial,” tegas Tribuana.