Lintaskriminal.co.id –, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menyajikan 4,8 juta ton karbon dioksida setara (CO2e) dari 14 proyek pengurangan emisi untuk diperdagangkan dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) di Brasil.

Wakil Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon dari Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto menyatakan bahwa upaya untuk mengurangi dan menangani perubahan iklim masih menghadapi tantangan terkait dana. Terlebih lagi, banyak janji pendanaan dari negara kaya kepada negara berkembang yang belum terealisasi.

Oleh karena itu, pada COP-30, RI akan memperkenalkan potensi nilai ekonomi karbon yang terdapat di dalam negeri kepada berbagai pihak.

“Indonesia ingin mengusulkan alternatif. Sekarang jika memang diperlukan pendanaan, maka kami akan meninjau dari nilai karbon sehingga tidak perlu meminta pendanaan dari negara maju,” katanya, Jumat (12/9/2025).

Selain itu, Indonesia telah menjalankan 17 proyek pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) berdasarkan skema mekanisme pembangunan bersih atau clean development mechanism (CDM). CDM merupakan salah satu bentuk skema dari Protokol Kyoto, perjanjian internasional terkait perubahan iklim, yang berakhir pada tahun 2020.

” Sampai tahun 2023 ternyata masih ada proyek yang sedang berlangsung. Kemudian UNFCCC memberi kesempatan jika masih berjalan, maka dapat dilanjutkan tetapi harus mengubah ke skema Perjanjian Paris,” katanya.

Indonesia memiliki 17 proyek CDM yang berada di bawah Protokol Kyoto, di mana 14 di antaranya memenuhi kriteria untuk beralih ke mekanisme skema carbon offset yang diatur dalam Pasal 6.4 Perjanjian Paris, yaitu Paris Agreement Crediting Mechanism (PACM).

“Ikut memfasilitasi 14 proyek tersebut, waktu yang tersisa untuk melaporkan 14 proyek tersebut ke Sekretariat UNFCCC adalah 3 bulan,” katanya.

Sementara itu, total 4,8 juta CO2e dari pengurangan emisi karbon yang dihasilkan oleh 14 proyek dapat diperdagangkan di pasar karbon.

Proses peralihan ini akan memastikan bahwa emisi gas rumah kaca (GRK) yang telah berhasil dikurangi dapat diperjualbelikan sesuai dengan mekanisme Perjanjian Paris yang saat ini berlaku.

Beberapa program pengurangan emisi meliputi berbagai proyek geothermal, pengolahan biogas dari pengelolaan limbah, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta proyek penangkapan gas metana.

“Maka kita ingin menyampaikan kepada dunia, Indonesia telah melakukan penggunaan semua saluran yang ada dan ini bisa dilakukan. Nanti dalam COP kami ingin seperti itu,” katanya.