Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memperingatkan bank-bank BUMN agar tetap menjalankan pengelolaan risiko yang tepat dalam pemberian kreditkredit”Untuk memastikan kualitas kredit perbankan tetap baik, serta dana masyarakat/pemerintah tetap aman dan terjaga,” kata Dian di Jakarta, Jumat, 12 September 2025, sebagaimana dilaporkan dariAntara.

Peringatan ini disampaikan Dian sebagai tanggapan terhadap kebijakan pemerintah yang menempatkan dana sebesar Rp 200 triliun di lima bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara). OJK akan tetap memantau perbankan secara efektif agar penyaluran kredit dapat meningkat, namun tetap…prudent.

Selanjutnya, Dian menyampaikan bahwa OJK sangat menghargai upaya pemerintah dalam memaksimalkan pengelolaan dana negara guna mendukung sektor perbankan dan perekonomian nasional. Penempatan dana tersebut diharapkan mampu mendorong penurunan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan, yang dapat berdampak pada penurunan suku bunga kredit, sehingga menjadi dorongan pertumbuhan kredit dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan kredit perbankan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dana likuid. Tingkat kredit juga sangat dipengaruhi oleh faktor luar, seperti tingginya permintaan pembiayaan dari kalangan usaha, prospek pertumbuhan ekonomi nasional, stabilitas keamanan dan politik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia guna memenuhi kebutuhan berbagai sektor ekonomi, serta faktor-faktor lain yang bersifat eksternal.

Dalam laporan OJK, kondisi likuiditas perbankan saat ini tergolong baik yang terlihat dari rasio AL/NCD sebesar 119,43 persen dan AL/DPK mencapai 27,09 persen pada Juli 2025. Angka ini jauh melebihithreshold minimal masing-masing 50 persen dan 10 persen.

“Oleh karena itu, penguatan di berbagai aspek tersebut menjadi kunci dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit yang besar dan berkelanjutan,” ujar Dian.

Dian menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia tetap kuat meskipun menghadapi perubahan di tingkat global maupun nasional. Pada kuartal II 2025, pertumbuhan mencapai 5,12 persen secara tahunan, melebihi perkiraan sebesar 4,8 persen.

Selain itu, kinerja sektor manufaktur kembali memperluas dengan angka PMI sebesar 51,5 pada Agustus 2025 setelah empat bulan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kegiatan ekonomi yang berpotensi mempertahankan pertumbuhan sepanjang tahun 2025.

Selain itu, optimisme para konsumen tetap terjaga, terlihat dari indeks kepercayaan konsumen bulan Agustus 2025 yang berada pada angka 117,2. Di sisi lain, sektor perbankan Indonesia tetap kuat dengan kinerja yang stabil meskipun pertumbuhan kredit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Pada bulan Juli 2025, kredit mengalami peningkatan sebesar 7,03 persen secara tahunan, terutama didorong oleh kenaikan kredit korporasi sebesar 9,59 persen year-on-year. Dari sisi sektor ekonomi, pertumbuhan ini didukung oleh sektor rumah tangga yang tumbuh 8,39 persen, industri pengolahan dengan kenaikan 5,59 persen, serta sektor pertambangan dan penggalian yang melonjak 18,31 persen. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) meningkat sebesar 7,00 persen secara tahunan. Sementara itu, rasio loan to deposit ratio (LDR) mencapai 86,54 persen, menunjukkan bahwa ruang untuk ekspansi kredit masih tersedia.

OJK juga mencatat pertumbuhan undisbursed loan sebesar 9,52 persen year on year, lebih tinggi dibandingkan 6,89 persen pada tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perluasan pengambilan kredit di masa depan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah untuk memperluas aktivitas bisnis mereka.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menetapkan bahwa dana pemerintah yang sebelumnya disimpan di Bank Indonesia (BI) dengan total nilai Rp 200 triliun akan dialokasikan ke lima bank.BUMN.

Lima lembaga perbankan yang tergabung dalam Himbara yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. atau BRI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN, serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. atau BSI. Dana pemerintah ini diharapkan mampu memperkuat likuiditas perbankan sekaligus meningkatkan penyaluran kredit ke sektor riil.