Mati Suri: Gubernur Pramono Soroti Lagi Sistem Jalan Berbayar Jakarta
Pematian Suri, Sistem Jalanan Berbiaya Kembali Ditinjau oleh Gubernur Pramono
Pematang Suri, Sistem Jalanan Berbiaya Jakarta Kembali Menjadi Perhatian Gubernur Pramono
Sistem tol di Jakarta yang sempat lumpuh, kembali diperjuangkan oleh Gubernur Pramono Anung dengan tujuan menghidupkannya kembali untuk mendapatkan pendapatan tambahan.
TechnoNews/ Regulasi
Irsyaad W 28 April, 10:15 AM 28 April, 10:15 AM
TechnoNews
– Seperti bangkit dari kematian, sistem jalan berbayar di Jakarta saat ini mulai diperhatikan lagi.
Yaitu oleh Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang berencana untuk menerapkan sistem electronic road pricing (ERP).
Dia bertujuan agar sistem ERP dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendukung subsidi angkutan publik.
“Bila suatu saat ERP diterapkan di Jakarta, semua penerimaan yang berasal dari ERP tidak akan dialokasikan untuk memperkuat Pendapatan Kota Jakarta, melainkan untuk mendukung subsidi angkutan umum di mana pun,” jelas Pramono di Pasaraya Blok M Jakarta, seperti dilansir Kompas.com pada tanggal 24 April 2025.
Pramono menyebutkan bahwa nanti bukan hanya penduduk Jakarta saja yang akan menikmati manfaat subsidi dari implementasi ERP, melainkan juga masyarakat di sekitar kota.
Menurut Pramono, implementasi ERP dimaksudkan untuk membuat masyarakat cenderung tidak menggunakan mobil pribadi mereka ke dalam pusat kota dengan tujuan mengurangi kemacetan.
ERP adalah suatu sistem manajemen untuk mengontrol kemacetan lalu lintas dengan cara menarik biaya retribusi secara digital dari para pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan beberapa jalur rute pada periode waktu tertentu.
Pramono menyatakan bahwa dia masih memeriksa rincian subsidi untuk 15 kelompok yang akan dilepaskan dari kenaikan tarif transportasi publik, termasuk Trans Jabodetabek.
“Saya telah menyampaikan bahwa terdapat 15 kategori orang yang akan kita lepaskan, bukan hanya penumpang Transjakarta tetapi juga pengguna Transjabodetabek,” katanya.
Untuk mewujudkan layanan gratis ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan bahwa mereka masih dalam proses persiapan sistem subsidi.
Syafrin Liputo dari Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta mengatakan bahwa tingkat kemacetan di ibukota tersebut untuk tahun 2024 telah berkurang seiring dengan peningkatan jumlah warga yang memilih menggunakan sarana transportasi publik.
Menurut laporan TomTom Traffic Index, kondisi kemacetan di Jakarta pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebanyak 10 persen jika dibandingkan dengan tahun 2023, dimana pada tahun tersebut tingkat kepadatan lalu lintas mencapai angka 53 persen.
Copyright TechnoNews2025
Related Article
