10drama.com –, Yogyakarta – Sejumlah kelompok nelayan pesisir pantai utara (pantura) warga Jawa Tengah mengeluhkan berkurangnya hutanmangrovekarena pengubahan lahan menjadi tambak, penangkapan ikan menggunakan alat yang merusak lingkungan, pembangunan jalan tol, serta erosi. Perubahan iklim memperburuk hilangnya hutan mangrove.

Nelayan di Jawa Tengah bergantung pada hutan mangrove sebagai tempat tinggal kepiting, udang, dan rajungan. Berkurangnya hutan mangrove menyebabkan penurunan hasil tangkapan mereka hingga hampir 100 persen dibandingkan sepuluh tahun lalu.

Anggota kelompok pemberdayaan perempuan Puspita Bahari Desa Purworejo, Musakori, menyampaikan bahwa enam bulan yang lalu banjir rob yang melanda pesisir memperburuk kerusakan hutan mangrove. “Sulit tumbuh,” katanya saat berbicara dalam Konferensi Internasional Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu yang diselenggarakan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial di Yogyakarta pada Kamis, 31 Juli 2025.

Menurutnya, luas hutan mangrove berkurang dari dua hektare menjadi satu hektare karena perubahan lahan untuk tambak, pembangunan jalan tol, dan erosi. Kerusakan pada hutan mangrove menyebabkan pendapatan nelayan yang berasal dari penjualan kepiting, udang, dan rajungan menurun.

Sepuluh tahun yang lalu, Musakori bersama istrinya yang juga bekerja di laut, Siti Darwati, mampu menangkap 15 kilogram kepiting. Kini, mereka hanya bisa mendapatkan setengah kilogram kepiting. Dulu, rajungan dan bawal putih melimpah karena adanya hutan mangrove yang berkembang baik. “Sekarang tinggal kenangan,” katanya.

Selain kepiting, hasil tangkapan ikan lainnya juga menurun. Musakori yang setiap hari berlayar bersama istrinya hanya mampu membawa pulang uang sebesar Rp 80 ribu setelah menjual hasil tangkapan ikan.

Kelompok Nelayan Puspita Bahari berada di Desa Morodemak, Purworejo, serta Margolindung Kecamatan Bonang, Demak. Mereka membentuk koperasi yang terdiri dari 30 anggota. Ketua dari koperasi ini adalah Siti Darwati.

Kelompok ini mulai melakukan penanaman mangrove di daerah pesisir yang kehilangan vegetasi mangrove sejak tahun 2016. Selain menanam mangrove jenis Rhizophora, mereka juga menanam spesies Avicennia atau dikenal dengan nama api-api. Mangrove jenis ini memiliki peran ekologis seperti sebagai penahan gelombang dan erosi pantai. Jenis mangrove ini menjadi tempat tinggal bagi ikan dan kepiting.

Pemimpin Koperasi Nelayan Tambakrejo, Gayamsari, Kota Semarang, Marzuki, menyatakan bahwa pesatnya pembangunan infrastruktur serta penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan memberatkan para nelayan. Saat ini, nelayan mengalami kesulitan karena hasil tangkapan ikan menurun. Sepuluh tahun lalu, nelayan mudah menemukan kerang dara, kerang simping, kepiting, rajungan, dan udang. Kini jumlahnya semakin berkurang.

Ia memberikan contoh sepuluh tahun yang lalu, nelayan mampu memperoleh penghasilan sebesar Rp 5-8 juta hanya untuk sekali menangkap ikan. “Sekarang, mendapatkan penghasilan sebesar Rp 200.000 hingga Rp 300.000 saja sulit,” katanya.

Untuk mengatasi kelangkaan, Marzuki memilih kerang hijau yang harganya jauh lebih murah dibandingkan ikan. Harga kerang hijau per kilogram hanya Rp 10 ribu, sementara harga ikan kakap per kilogram sebesar Rp 50 ribu.

Harga kerang hijau relatif murah karena sebagian masyarakat mengira bahwa kerang ini mengandung merkuri yang berisiko bagi kesehatan. Kerang hijau tersedia dalam jumlah besar selama musim panen, yaitu pada bulan Agustus hingga November. Dalam sekali penangkapan, setiap nelayan dapat memperoleh 50 hingga 100 kilogram kerang hijau. Nelayan Tambakrejo mengelola penjualan kerang hijau secara bersama-sama melalui koperasi yang terdiri dari 25 anggota.

Musakori dan Marzuki berharap pemerintah benar-benar serius dalam merehabilitasi hutan mangrove, bukan hanya sekadar mengadakan berbagai kegiatan yang bersifat simbolis di desa dengan memberikan bibit secara formal. Selain itu, mereka meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan dampak kerusakan pantai akibat tindakan industri yang merusak ekosistem pesisir. “Seharusnya pemerintah bersikap tegas dalam memberikan sanksi,” ujar mereka.

Dosen Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata, Budi Widianarko, menyampaikan bahwa penurunan luas hutan mangrove mencerminkan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Penyebabnya antara lain erosi, pencemaran, banjir pasang, serta pengembangan berbagai proyek infrastruktur.

Pemerintah, menurutnya, seharusnya menangani masalah tersebut dari sumbernya, yaitu dengan memperbaiki tata ruang pesisir. “Seharusnya ada perhatian lebih kepada nelayan, bukan hanya fokus pada industri,” katanya. Budi mengkhawatirkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap berbagai hasil perikanan laut.