PAINAN, Nov.

            BUPATI Pesisir Selatan H.Nasrul Abit pagi tadi di Kantor Dinas Pertanian Kab.Pesisir Selatan menyerahkan secara resmi 22 Alsintan berupa hand traktor kepada 22 kelompok tani se Kabaupaten Pesisir Selatan.

            Bantuan hand traktor itu pendanaannya berasal dari APBN dan sharing dengan para kelompok tani yang nilai totalnya sebesar Rp.19.750.000,- .

            Bupati Pesisir Selatan H.Nasrul Abit dalam sambutannya pada kesempatan itu meminta para kelompok penerima bantuan mesin ini untuk dapat memamfaatkannya dengan sebaik mungkin, sehingga tujuan pemerintah menyerahkan bantuan ini mencapai sasaran yang diinginkan.

            “Mamfaatkanlah mesin ini untuk meningkatkan hasil pertanian, sehingga apa yang kita harapkan, produksi pertanian yang baik untuk kesejahteraan masyarakat tercapai” kata Nasrul Abit.

            Dikatakannya lagi, pertanian adalah sumber kehidupan kita. Dia harus dikelola secara baik dan benar. Salah satu bentuk pengelolaan yang baik, yang sesuai dengan kemajuan tekhnologi adalah dengan alat-alat mesin pertanian.

            Secara bertahap kita akan arahkan pertanian kita dengan sistim pengelolaan memamfaatakan mesin-mesin pertanian. Disamping efektif dalam pelaksanaan, hasil produksipun jauh lebih baik.

            Kepala Dinas Pertanian Pesisir Selatan Ir.Afrizon Nazar menjawab pertanyaan pesisirselatan.go.id menjelaskan, kita akan upayakan setiap tahun penambahan mesin-mesin pertanian ini.

            “Diharap, dengan penambahan alsintan para petani akan lebih bergairah dalam bekerja, dan produksipun meningkat”, tutur Afrizon Nazar.*(sabay).

PAINAN, Nov.

            KETUA Pengadilan Tinggi Sumatera Barat M.Saleh,SH,MH mengungkapkan, 80 % perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Sumatera Barat merupakan perkara-perkara pusaka tinggi yang penanganannya sangat sulit dan rumit.

            Hal tersebut dikatakan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat M.Saleh,SH,MH dalam sambutannya pada acara pertemuan dengan tokoh adat Pesisir Selatan dan para hakim tinggi Sumatera Barat diruang rapat Bupati Pesisir Selatan siang kemaren.

            Pertemuan itu dalam rangka menggali informasi hukum adat perdata di Ranah Minang yang menurut Ketua Pengadilan Tinggi itu sangat besar memfaatnya bagi para hakim tinggi dalam menangani perkara-perkara perdata yang masuk.

            Hadir pada kesempatan itu Bupati Pesisir Selatan H.Nasrul Abit, para tokoh adat dan bundo kandung serta cerdik pandai Pesisir Selatan dan para pejabat lainnya.

            Menurut M.Saleh, rumitnya penanganan perkara-perkara hukum adat Minang ini karena setiap adanya ketetapan hukum atas perkara itu selalu saja sulit untuk dieksekusi karena akan bermunculan perkara-perkara baru yang juga berkaitan dengan yang ditangani tersebut.

            “Ada kesan, sengketa atau perkara yang ditangani itu tak pernah habis-habisnya. Ada-ada saja perkara baru yang masuk berkaitan dengan itu”, kata M.Saleh.

Makanya pertemuan ini menurutnya sangat penting untuk menambah referensi dan wawasan para hakim dalam menangani perkara hukum adat di daerah ini.

            Dia mengharapkan, dalam setiap persoalan yang terjadi berkaitan dengan hukum adat, hendaknya jangan sampai menghambat roda pembangunan di Ranah Minang. Sebab, pembangunan yang dilaksanakan adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan semua elemen wajib mendukungnya.

            “Hukum adat itu cendrung berkembang, dan dia bisa hidup terus bila sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Makanya kita harus bijak mensikapinya tanpa merugikan siapa-siapa”, kata M.Saleh.

            Sebelumnya Bupati Pesisir Selatan H.Nasrul Abit menyambut baik pertemuan para tokoh adat dan hakim tinggi Sumatera Barat ini karena merupakan sebuah tindakan nyata dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan hukum adat.

            “Diranah Minang ini, kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya hukum adat, karena Ranah Minang ini dibangun  dengan adat bansandi syarak- syarak basandi kitabbulah. Artinya, keseharian hidup keta selalu berkaitan dengan adat budaya”, jelas bupati.

            Karena kita selalu bertada dalam lingkaran itu, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi selisih-sengketa. Jalan penyelesaian terbaiknya adalah musyawarah mufakat. Bila tidak baru berlanjut kepihak yang lebih tinggi”, tutur bupati.

            Namun bupati berharap, kalau bisa sengketa-selisih yang terjadi ditengah kaum jangan sampai bermuara ke Pengadilan. Sebab kalau itu terjadi sudah habis yang namanya “raso jo pareso” bagi kita.*(sabay).

PAINAN,Nov,

Mai Junaidi,40, warga Kampung Lereng Bukit, Kenagarian Gurun Panjang Kecamatan Bayang, dilarikan ke rumah sakit buntut sebuah batu seukuran drum jatuh dari Bukit Garapai menimpa dirinya, Selasa (17/11) sekitar pukul 07.⁰⁰ WIB. Korban mengalami luka serius pada pinggang, rusuk sebelah kiri dan kaki.

Saat kejadian, korban tengah mengendarai sepeda motor melintasi lokasi naas. Niat untuk menyabit rumput terpaksa berakhir dengan tragedi yang tak diduga. Akhirnya korban dibawa ke RSUD M. Zein Painan untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun karena kondisinya cukup parah akhirnya di rujuk ke M. Djamil Padang.

“Karena keterbatasan biaya, kata pihak rumah sakit harus dilakukan operasi maka keluarga memutuskan untuk merawat di rumah saja,” ungkap Mai Junaidi di rumahnya kemarin.

Junaidi yang sehari-hari berprofesi sebagai buruh, kini terbaring lemas di rumah. Ia tidak bisa bergerak. Pihak keluarga membawa dukun kampung sebagai alternatif pengobatan korban.

Menurut warga Lereng Bukit, sejak gempa 30 September lalu,  sudah tiga kali batu besar jatuh dari Bukit Garapai. Dua kali hanya sampai tepi jalan, sedangkan yang ketiga kali makan korban.

Kini, warga yang bermukim disekitar Bukit Garapai dilanda kecemasan. Puluhan KK tinggal disekitaran bukit tersebut. Malahan Emi, salah seorang warga berinisiatif pindah ke tempat yang lebih aman. Karena takut sewaktu-waktu rumah mereka ditimpa longsoran batu.

‘Sejak lima hari yang lalu saya sekeluarga tidak berani lagi tinggal di rumah. Apalagi bila hujan lebat datang, sudah dihantui rasa takut. Dari pada tidak nyaman lebih baik pindah saja ke rumah saudara terdekat,” terang Emi.

Sementara itu Bupati Pesisir Selatan ketika dikonfirmasi sehubungan musibah yang menimpa Mai Junaidi, berjanji akan memberikan bantuan untuk biaya perobatan. “Kita turut berduka atas peristiwa yang menimpa warga tersebut, Pemkab akan beri biaya perobatan sehingga dapat mengurangi beban mereka,’ ujar Nasrrul. (Ac)

PAINAN, Nov.

            PEMERINTAH Pusat melalui Pemkab Pesisir Selatan setiap bulan menyalurkan bantuan beras miskin (Raskim) kepada masyarakat sejumlah 585 Ton. Beras miskin itu diterima 38.804 KK miskin di daerah ini.

            Hal tersebut dikatakan Kepala Bagian Perekonomian Muskamal, SH, MM ketika berbincang-bincang dengan pesisirselatan.go.id di Kantor Bupati Pesisir Selatan pagi tadi.

            Menurut Muskamal, kecamatan terbesar pemakai beras miskin itu adalah Kecamatan Lengayang dan Linggo Sari Baganti. Sebab penduduk miskin memang banyak terdapat di dua kecamatan itu.

            “Kita menyerahkan bantua raskin berdasarkan jumlah warga miskin yang datanya terdapat di Kantor Statisik. Dan data itu juga yang menjadi pedoman kita setiap melakukan permintaan raskin ke pusat”, jelas Muskamal.

            Dijelaskannya lagi, raskin yang diberikan kepada masyarakat itu tidak hanya Cuma-Cuma. Akan tetapi penerima wajib menebus kepada petugas ditingkat bawah dengan harga Rp.1.600/kg.

            Ini sudah merupakan ketentuan pusat, jelasnya. Pemerintah tidak membaginya secara gratis, akan tetapi menebusnya dengan harga murah.

            Menjawab pertanyaan, Muskamal menjelaskan, beras miskin ini telah disalurkan semenjak tahun 1998 lalu dan berlanjut sampai saat ini. Di Kabupaten Pesisir Selatan, ada kecendrungan penerima berkurang dari tahun ke tahun dan itu sebagai pertanda warga miskin juga semakin berkurang.

            Hanya saja sekarang, jelasnya kemudian, pasca gempa September lalu ada kecendrungan meningkat kembali. Dan semua kita tahu bagaimana gemba besar yang memporak-porandakan Sumatera Barat termasuk Kabupaten Pesisir Selatan. Ini yang menjadi dasar kecendrungan akan terjadinya peningkatan penerima raskin.*(sabay).