PAINAN, Februari.

            Kemiskinan di Pesisir Selatan masih menjadi persoalan serius.Persentase kemiskinan didaerah ini masih berkisar sekitar 25 persen dari total Kepala Keluaraga (KK) yang ada.

            Hal itu disampaikan Bupati Pesisir Selatan Drs. H. Nasrul Abit akhir pekan lalu di Lengayang saat pelantikan Walinagari Kambang Barat.

            “Meski lima tahun terakhir telah menunjukkan penurunan signifikan, kemiskinan di Pesisir Selatan perlu ditekan sekecil mungkin, dan ini menjadi agenda bagi siapapun yang akan memimpin daerah ini kedepan,” ujar Nasrul Abit.

            Paling tidak menurut Nasrul Abit, persentase kemiskinan di Pesisir Selatan bisa mendekati rata rata nasional yang hanya 12 persen.

            “Kendala utama dalam pengentasan kemiskinan di daerah ini adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya ketrampilan masyarakat,” kata Nasrul Abit.

            Menurutnya, sekitar 60 hingga 70 persen penduduk didaerah ini berpendidikan SD dan bahkan tidak menamatkan SD sama sekali.Sementara disisi lain, inovasi di segala segi mata pencaharian sulit diserap oleh masyarakat itu sendiri.

Disebutkannya langkah tepat yang harus di lakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Pesisir Selatan adalah melakukan intervensi disegala sector yang menyebabkan kemiskinan.

“Misalnya membuka akses pendidikan sebesar besarnya bagi masyarakat Pesisir Selatan, hingga kini pemerintah telah melakukan wajib belajar 12 tahun, artinya sepanjang punya kemauan tidak adalagi anak Pesisir Selatan yang tidak mengenyam pendidikan hingga SLTA,” ujar Nasrul Abit lagi menjelaskan.

Sementara bagi masyarakat lainnya sangat didorong untuk mengikuti pelatihan – pelatihan yang dikelola BLK Pesisir Selatan, termasuk mendorong mereka untuk mengikuti pendidikan luar sekolah lainnya.*(03)

PAINAN, Februari.

            Bupati Pesisir Selatan Drs. Nasrul Abit menghimbau Pemerintahan nagari pemekaran di daerah tersebut dituntut lebih kreatif mencari peluang dan menambah Pendapatan Asli Nagari (PAN). Jika tidak dengan DAU (Dana Alokasi Umum Nagari) yang ada sekarang ini dipastikan belum mampu menggenjot pembangunan di nagari  nagari yang baru mekar secara optimal.

Himbauan itu disampaikan Nasrul Abit saat pelantikan Walinagari Kambang Barat hari Sabtu (29/1) di halaman Gedung KPN Lengayang.

Menurutnya, dengan banyaknya nagari yang mekar di Pesisir Selatan menyebakan terjadinya penciutan anggaran pada beberpa pos anggaran, termasuk untu DAUN karena dana untuk nagari sebelumnya memang terbatas.

“Artinya proses percepatan pembangunan hanya diharapakan pada Dana Alokasi Umum Nagari saja, dipastikan nagari bersangkutan akan lambat dalam gerakan pembangunan,” kata Nasrul Abit.

Menurutnya, perlu diingat oleh setiap Walinagari yang telah dilantik, dana DAUN hanya merupakan dana stimulus dan dana pancingan bagi nagari, maka dana pancingan yang sangat terbatas tersebut perlu dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mendapatkan dan meraih pendapatan pendapatan lain yang tidak mengikat. Artinya ada kewenangan kewenangan nagari yang perlu di manfaatkan oleh nagari untuk memperoleh pendapatan. Misalnya mengelola potensi potensi yang ada dinagari.

Selama ini nagari nagari yang di Pesisir Selatan belum bisa memanfaatkan kewenangan dan potensi yang ada untuk meraih retribusi yang sebesar besarnya bagi nagari.

“Misalnya melalui galian C yang rata rata dikelola oleh individu, kemudian penataan obejek wisata, pengelolaan pasar nagari dan lalin lainnya,” kata Nasrul Abit menjelaskan.

Namun atas potensi potensi yang ada dan akan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Nagri diperlukan perundangan. “Maka ditingkat nagari perlu di buat peraturan nagari melalui paripurna Bamus nagari, sehingga selain ada paying hokum yang lebih tinggi dinagari juga dibuatkan paying hukumnya” kata Nasrul Abit lagi.

“Bagi nagari nagari yang mau kreatif untuk mencari sumber pendapatan selain DAUN, maka pemerintah kabupaten Pesisir Selatan melalui Bagian Hukum akan memfasilitasi pembuatan Peraturan Nagari,” pungkasnya.*(03)

TARUSAN, Jan.

            WAKIL Bupati Pesisir Selatan H.Syafrizal minta masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan untuk selalu memelihara semangat kebersamaan dalam membangun nagari.

            “Daerah (negeri) ini bila dibangun dengan semangat kebersamaan akan membawa perobahan yang luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat”, kata H.Syafrizal.

            Berbicara dihadapan masyarakat Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan pada pelantikan wali nagari setempat siang tadi, wabup lebih jauh menjelaskan kebersamaan itu adalah dalam wujud peran dimasing-masing kita untuk melakukan perobahan secara bersama kearah yang lebih baik.

PAIAN, Jan.

            BUPATI Pesisir Selatan H.Nasrul Abit mengatakan, semenjak dicanangkannya wajib belajar (wajar) 12 tahun di Kabupaten Pesisir Selatan Juni tahun lalu telah membuat Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa melanjutkan pendidikan dari SLTP ketingkat SLTA cukup tinggi.

            “Kalau tahun 2008 lalu sebelum pencanangan wajar 12 tahun APK SLTA hanya 61,58 %, maka pada tahun  2009 setelah wajar 12 tahun melonjak drastis 90 % dari target 70 %”, kata Bupati H.Nasrul Abit.

            Berbicara dihadapan Gubernur Sumatera Barat H.Marlis Rahman pada acara sosialisasi UASBN/UN yang dihadiri utusan guru dan siswa sekolah se Kabupaten Pesisir Selatan di GOR Zaini Zen Painan siang tadi, bupati menjelaskan konsekwensi dari itu telah melebihi daya tampung SMA sehingga disarankan yang tidak tertampung di SMA untuk masuk SMK.